Rutan Kudus Ikuti Giat Virtual Pelantikan/Pengambilan Sumpah Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kemeninipas

Kudus - Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Kudus, Anda Tuning, bersama jajaran turut berpartisipasi dalam kegiatan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas). Acara tersebut diselenggarakan diruang aula Rutan Kudus secara virtual dan disaksikan melalui siaran langsung di kanal YouTube resmi Kemenimipas. Selasa (14/01).

Kegiatan yang dipimpin langsung oleh Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto ini juga dirangkaiankan untuk Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Kemenimipas RI. Langkah ini merupakan wujud nyata dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang transparan serta akuntabel.

Baca juga: Kakanwil Kemenkumham Jateng Lepas Santoso Emban Tugas Baru di Kalimantan

Pada kegiatan tersebut terdapat 44 (empat puluh empat) pejabat yang dilantik oleh Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto sebagai Pimpinan Tinggi Pratama. Dalam sambutannya, Menteri Agus Andrianto menekankan pentingnya komitmen dan sinergi seluruh jajaran di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. 

“Pembangunan Zona Integritas adalah langkah strategis yang memerlukan integritas dan kolaborasi dari semua elemen untuk memberikan pelayanan publik yang prima, transparan, dan bebas dari praktik korupsi, " ungkap Agus.

Baca juga: Dinyatakan Memenuhi Syarat Administratif dan Subtatif, 31 Warga Binaan Lapas Karanganyar dipindahkan ke Lapas Maximum Security

Melalui kegiatan ini Rutan Kudus menyatakan komitmennya untuk mendukung penuh kebijakan strategis Kementerian dalam menciptakan budaya kerja yang berintegritas, profesional, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. Penandatanganan juga menjadi langkah strategis untuk meningkatkan pelayanan publik yang bebas dari korupsi serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.